Hidayat: Cabut Surat Edaran KPU!

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mencabut surat edaran yang menghapuskan batasan sumbangan dana kampanye. Hidayat memperingatkan penghapusan itu bisa jadi sarana untuk pencucian uang (money laundering) dan makin menyuburkan politik uang.

“Surat edaran itu dapat menjadi sarana money laundering. Untuk itu KPU harus mencabut secepatnya,” ujar Hidayat dalam rilis yang diterima detikom, Sabtu (4/4/2009).

Keluarnya surat edaran KPU yang hanya beberapa hari menjelang hari pemilu itu menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. ”Ada apa di balik keluarnya surat edaran yang mendadak itu?” tanya Hidayat.

Jika surat edaran itu tidak dicabut, Hidayat khawatir kualitas Pemilu 2009 kurang baik karena akan muncul banyak kecurangan, terutama money
politics. Padahal, kata Hidayat, KPU seharusnya meneruskan tradisi sukses dalam penyelenggaraan pemilu.

Mantan Presiden PKS itu menegaskan, KPU harus segera menyelesaikan masalah yang dapat menghambat suksesnya Pemilu 2009. Selain mencabut surat edaran yang bermasalah itu, KPU juga harus segera menuntaskan persoalan DPT yang hingga kini masih menjadi polemik.

“Pemilu 2009 harus benar-benar kita sukseskan. Setidaknya ada tiga hal yang sampai saat ini bisa menghambat kesuksesan Pemilu 2009. Persoalan DPT yang belum beres, surat edaran KPU soal sumbangan partai, dan money politics,” kata Hidayat.

Pada 27 Maret lalu, KPU mengeluarkan surat edaran Nomor 612/KPU/III/2009. Surat itu membolehkan individu menyumbang dana kampanye di atas Rp 1 miliar dan kelompok/badan usaha di atas Rp 5 miliar. Syaratnya, sumbangan tidak diberikan sekaligus, tetapi dipecah-pecah ke dalam banyak transaksi yang masing-masing tidak melampaui batasan nominal di atas.

(detik.com)

Najib Razak Ingin Segera Bertemu SBY

Najib Razak dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang baru, Jumat 3 April 2009. Dia pun berencana untuk segera bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu diungkapkan Dubes RI untuk Malaysia, Dai Bahctiar kepada wartawan usai pelantikan panwaslu luar negeri di gedung KBRI Kuala Lumpur, Sabtu (4/4/2009).

"Hari ini saya mendapat telepon dari Menlu Malaysia Rais Yatim kalau Najib ingin berjumpa dengan Presiden. Dia meminta supaya disiapkan waktu dan tempat," kata Dai.

Mantan Kapolri ini berharap, hubungan baik antara Indonesia-Malaysia dapat terus terpelihara dengan terpilihnya Najib sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-6. “Bahkan dapat ditingkatkan, sebab beliau bukan orang yang belum kenal Indonesia. Dia sudah rapat dekat dengan tokoh-tokoh Indonesia seperti Jusuf Kalla,” lanjut Dai.

Dia juga mengatakan, agar pemerintah Malaysia dibawah kepemimpinan Najib dapat menindaklanjuti hasil-hasil Annual Consultation yang telah disepakati oleh pemimpin kedua Negara pada 17 Maret lalu di Jakarta. Beberapa butir kesepakatan tersebut seperti penyelesaian masalah TKI, hubungan bilateral dan multilateral, dan masalah sosial budaya lainnya.

"Menurut saya, pergantian kepemimpinannya akan sama karena dari UMNO. Kebijakannya pun juga akan sama. Yang berbeda hanyalah gaya kepemimpinannya saja," pungkas Dai.